Purwakarta – mediapatriotindonesia.com
Sejumlah pengusaha konstruksi yang turut serta dalam kegiatan pengadaan Barang Jasa Pemerintah di kabupaten Purwakarta keluhkan lambatnya pembayaran atas pekerjaan konstruksi yang telah mereka selesaikan di tahun 2023 lalu. (24/2/2024).
Padahal normalnya pembayaran akan diterima oleh para pengusaha konstruksi tersebut sesuai jadwal pencairan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, permasalahan keterlambatan pembayaran dari pemkab Purwakarta kepada para pengusaha konstruksi ramai diberitakan beberapa media online Purwakarta.
Dikutip dari laman berita Antara News dengan judul,
“DPRD Purwakarta Pertanyakan Pemkab Yang Tidak Penuhi Hak Kontraktor”
Dimana dalam isi tulisannya memuat, DPRD Kabupaten Purwakarta mempertanyakan sistem pengelolaan keuangan daerah, karena sejumlah kontraktor yang telah melaksanakan kegiatan, tetapi belum dibayarkan, serta terjadinya keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja dinamis (TKD) para aparatur sipil negara.
Kami telah mendapatkan laporan tentang keluhan pengusaha (kontraktor) yang belum mendapatkan haknya, padahal mereka telah melaksanakan kegiatan.
Dalam isi pemberitaan selanjutnya anggota DPRD Kabupaten Purwakarta mempertanyakan agar bisa terungkap persoalannya, apakah masalahnya di sistem perencanaan atau memang di pengelolaan keuangan yang tidak tepat, atau kas daerah kosong.
