Jakarta – Mitra Hukum Bhayangkara
Keberadaan guru di sekolah adalah suatu keniscayaan. Sehebat apa pun kurikulum pendidikannya, secanggih apa pun sarpras, perangkat, dan media
pembelajarannya, tetapi tanpa guru maka semua itu bakal sia-sia.
Sampai hari ini peran guru adalah peran yang tak tergantikan oleh apa dan siapa pun. Orang paling cerdas dan paling tinggi IQ-nya pun, tanpa melalui pendidikan khusus keguruan maka tidak akan mampu menjadi guru, kecuali sekadar
sebagai pengajar.
Tidaklah heran, Kaisar Jepang, seusai perang dunia II, menanyakan berapa jumlah guru yang masih hidup,bukan jumlah tentaranya yang ditanyakan,Menurutnya, guru adalah modal utama dan
pertama di antara modal-modal lainnya dalam pembangunan bangsa dan negara.
Keberadaan guru di sekolah menjadi masalah ketika jumlahnya kurang atau jumlahnya lebih daripada kebutuhan.Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian guru di sekolah negeri oleh
pejabat yang berwenang pemerintah atau pemerintah daerah.
Prihatin dengan kondisi tersebut Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) yang merupakan organisasi pemerhati dunia pendidikan Indonesia yang bercita cita Memajukan Dunia Pendidikan di Indonesia dengan slogan “Majunya Suatu Bangsa dimulai Dari Pendidikan” mengelar Diskusi Pendidikan Pertama dengan Topik “
Keberadaan Guru Honorer”,Minggu,(28/07/2024) malam.
Perlu diketahui, bahwa organisasi Gerakan Pendidikan Indonesia Baru atau yang di singkat GPIB dengan Ketua Umumnya Ir.Agung Karang tersebut, beranggotakan berasal dari beberapa elemen di masyarakat, antara lain Para Komite Sekolah sekolah dari Sabang sampai Merauke, Pemerhati dan Tokoh pendidikan,Jurnalis, Advokat, Pengusaha, guru, Dosen, Mahasiswa, Siswa, Buruh, Tani, Purnawirawan TNI/ Polri dan lain sebagainya.
