BLORA, ( JATENG), Media Mitra Hukum Bhayangkara, Sabtu ( 2O – 9 – 2025)
Maraknya laporan tentang porsi makan bergizi gratis (MBG) yang tidak standart di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Blora, Jawa Tengah Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang koordiansi wilayah (Korwil) SPPG di Blora dan Dinas Pendidikan (Dindik) terkait pelaksanaan Program MBG.
Ketua komisi D dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Subroto, menyebut program MBG ini yang tahu justru Kodim, Dinas Kesehatan (Dinkes) malah tidak tahu”. tegasnya
Menurut Subroto, banyak laporan masuk terkait porsi makanan yang tidak standart, minimalis dan ada juga yang basi. Pihaknya telah meminta anggota Komisi D untuk mengecek SPPG yang ada diwilayah masing – masing. “Itu terjadi hampir seluruh MBG yang ada di Blora”, imbuhnya.
Subroto, juga meminta Dinas Pendidikan segera menarik semua bentuk perjanjian yang dibuat antara SPPG dengan pihak sekolah. Hal itu disampaikan lantaran terdapat klausul yang dinilai tidak adil dan berpotensi merugikan pihak sekolah.
“Poin 5 dan 7 dalam perjanjian jelas tidak adil dan cenderung merugikan pihak sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, posisi sekolah dalam program makan bergizi seharusnya hanya sebagai penerima manfaat sekaligus pelaksana teknis di lapangan.
Namun, dalam isi perjanjian, terutama pada poin 5 dan 7, pihak sekolah justru dibebani tanggung jawab yang semestinya bukan menjadi kewenangan mereka.
