Jakarta, 24 Maret 2025 – Pertanian menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada deforestasi, dengan hilangnya 10% tutupan hutan global dalam tiga dekade terakhir (European Commission, 2023). Untuk mengatasi hal ini, Uni Eropa menghadirkan EU Deforestation Regulation (EUDR) atau Regulasi Anti Deforestasi untuk memastikan rantai pasok berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan bebas dari deforestasi, memverifikasi kepatuhan pemasok, dan mengimplementasikan sistem ketertelusuran. Awalnya, regulasi ini dijadwalkan berlaku mulai 30 Desember 2024, namun karena kompleksitas pemetaan rantai pasok dan meningkatnya protes dari publik, tenggat waktu diperpanjang 12 bulan. Berdasarkan keputusan Dewan dan Komisi Uni Eropa, perusahaan menengah dan besar harus mematuhi regulasi ini paling lambat 30 Desember 2025, sementara usaha kecil dan mikro memiliki tenggat hingga 30 Juni 2026. Selain itu, pada 30 Juni 2025, Komisi Uni Eropa akan mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan risiko deforestasi, dengan ketentuan khusus untuk produk berbasis kayu (Tax News, 2025).
Menurut Luca Fischer, Senior Head of Markets Indonesia di Koltiva, penundaan implementasi EUDR menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan. “Banyak perusahaan telah menginvestasikan jutaan dolar untuk mempersiapkan rantai pasok mereka, karena mereka melihat kepatuhan sebagai keunggulan kompetitif. Ketika kebijakan ditunda, muncul ketidakpastian yang dapat membuat perusahaan ragu apakah regulasi ini benar-benar akan diterapkan. Namun, Komisi Eropa telah menegaskan bahwa penundaan ini hanya berlangsung selama satu tahun dan bukan merupakan pelonggaran kebijakan. Tambahan waktu ini menjadi kesempatan bagi perusahaan yang sebelumnya belum sepenuhnya siap untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan dan memastikan transisi yang lebih lancar,” jelasnya.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
