Miris! Minimnya Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pelaksanaan Paket Kegiatan Dinas Pendidikan Purwakarta

Purwakarta 05/06/23
mediamitrahukumbhayangkara.com
Beberapa kegiatan fisik di Kabupaten Purwakarta sudah mulai dikerjakan sejak bulan Mei 2023, dalam pengerjaan banyak ditemukan pekerja tanpa melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelengkapan kesehatan, keselamatan serta keamanaan (K3).

Dalam pengerjaan kegiatan Fisik rehabilitasi ruang kelas SDN 2 Gandasoli dengan nilai kontrak Rp 243.111.000-, yang dikerjakan oleh CV MAWAR INDAH.

Paket pekerjaan tersebut saat beraktifitas terlihat nampak pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), seperti sepatu, helem dan rompi.

Ikhwan Kasi Sapras Dinas Pendidikan saat dikonfirmasi terkait diwajibkan atau tidaknya Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja, Ikhwan tidak menjawab sama sekali.

Keselamatan para pekerja dalam suatu proyek tentunya menjadi prioritas utama sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 1
   Tahun 1970 tentang
   Keselamatan kerja
2. Peraturan Pemerintah RI
   Nomor 50 Tahun 2012
   tentang penerapan
   sistem manajemen
   keselamatan dan
   kesehatan kerja, selain
   itu, terkait sanksi bagi
   pihak perusahaan yang
   melalaikan keselamatan
   para pekerjanya juga
   tercantum dalam
   Undang-Undang RI
   Nomor 13 Tahun 2003
   tentang ketenagakerjaan.

Pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) :

Kewajiban tenaga kerja terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja ter’tuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 12, dimana terdapat 5 (lima) kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 ditempat kerja :

1. Memberi keterangan
   yang benar apabila
   diminta pegawai
   pengawas/keselamatan
   kerja.
   2 . Menggunakan Alat
   Pelindung Diri (APD)
   yang diwajibkan.
2. memenuhi syarat-syarat
   K3 yang diwajibkan.
3. Meminta pada pengurus
   agar dilaksanakan
   semua syarat-syarat K3
   yang diwajibkan.
4. Menyatakan Keberatan
   kerja dimana syarat K3
   dan APD yang diwajibkan
   diragukan oleh kecuali
   dalam hal khusus
   ditertentukan lain oleh
   pegawai pengawas
   dalam batas yang dapat
   dipertanggung jawabkan.

Sanksi bagi Perusahaan yang tidak menerapkan K3:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Ayat (1) : Setiap Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan.