Berita  

Mengupayakan Tuntutan Kejelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa

Mengupayakan Tuntutan Kejelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa

Bojonegoro -mediamitrahukumbhayangkara.com Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) 2.0 dan Pelantikan Kepengurusan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 masa bhakti 2022-2027. Acara digelar Rabu (17/5/2023) di Pendopo Malowopati Bojonegoro.

Kegiatan ini dibuka Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PPDI Pusat, Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bojonegoro, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, Pengurus PPDI se-Kabupaten Bojonegoro, dan perangkat desa dari 419 desa se-Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan pentingnya peran Perangkat Desa dalam pembangunan daerah. “Tanpa peran perangkat desa, mungkin pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal.

Baca Juga  Menjaring Mereka Yang Dari Luar Provinsi, Jika Ingin Balik Nama

Jika Desa-desa semakin berkembang dan maju, maka Daerah, Kabupaten juga akan menjadi kabupaten yang semakin baik.

Kalau kabupaten semakin baik, maka provinsinya juga semakin baik,” tuturnya.

Bupati menambahkan, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan aplikasi sipades.

Sebelumnya sipades hanya berjalan lewat dekstop, namun sekarang telah berbasis online melalui website dan perangkat mobile. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan bimbingan agar pengelolaan aset Desa dapat optimal.

Penulis: Himawan Editor: Novia