SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan tetap fokus selesaikan beberapa program di tahun 2023. Selain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, inflasi, Gubernur juga terus berusaha menjaga budaya birokrasi berintegritas.
Mengenai kemiskinan, Ganjar mendorong Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membuat aplikasi untuk validasi dan verifikasi data. Validasi dan verifikasi diperlukan agar tidak ada lagi tumpang tindih data. Baginya, data yang valid sangat penting untuk mengambil langkah solutif yang tepat.
“Bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan. Contoh yang bagus itu di Kabupaten Boyolali,” ujar Gubernur seusai pimpin Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Tahun 2023 di Kantor Gubernur, Selasa (3/1/2023). Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali memang rutin melakukan verifikasi data di lapangan terkait data kemiskinan.
Hal lain yang ia tekankan adalah perlunya membangun kolaborasi dengan kementrian terkait, kabupaten/kota, hingga desa.
“Maka konteks kemiskinan, empat tingkat itu kalau melihat desil (kelompok) satu dan dua kemiskinannya sangat ekstrem dan yang tiga dan empat ini sebenarnya sebentar lagi dia tidak miskin, tapi ada tidak datanya?” ucap Gubernur.
Data yang valid, menurutnya, akan sangat mempermudah dan mempercepat penanganan. Untuk Pemerintah Jawa Tengah mengani secara khusus data kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
