Lhokseumawe, Mitra Hukum Bhayangkara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, melakukan kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Lhokseumawe dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam kunjungan yang berlangsung pada Rabu (11/6), Haji Uma disambut oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & Naker) Kota Lhokseumawe, Amru, serta didampingi oleh Staf Ahli Mulyadi Syarif dan Staf Khusus Hamdani.
Dalam sambutannya, Haji Uma menekankan pentingnya optimalisasi fungsi MPP sebagai wajah utama layanan pemerintah. Ia menyoroti tiga strategi prioritas yang perlu ditindaklanjuti, yakni peningkatan akses dan literasi publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta integrasi layanan lintas instansi.
“MPP tidak boleh hanya menjadi tempat pengurusan izin, tapi juga pusat informasi dan edukasi. Masyarakat harus bisa mengakses layanan secara mandiri tanpa bergantung pada perantara,” tegas Haji Uma.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, Haji Uma mengungkapkan bahwa jumlah tenaga fungsional di MPP masih jauh dari ideal. Dari kebutuhan 12 hingga 14 tenaga fungsional, saat ini hanya tersedia enam orang. Ia mendorong pelatihan teknis, terutama dalam pengoperasian sistem digital layanan publik.
