KABUPATEN BEKASI – Mitra Hukum Bhayangkara
Polemik SDIT Atssurayya belum juga kunjung usai, mantan Kepsek Atssurayya berulah kembali dengan menebar berita bohong atau hoax melalui media massa lokal. Tidak hanya berulah sendirian, sang pecatan bahkan memobilisasi dewan guru dan wali murid untuk mendapatkan simpati publik.
Melalui jejaring sosial seperti facebook, Tik Tok, grup WhatsApp berbagai informasi bohong ditebarkan. Selain itu, publikasi melalui media juga menjadi sarana untuk terus menyampaikan informasi tidak benar tentang kondisi sebenarnya. Beberapa hal yang dijadikan alat ‘goreng’ seperti status Dapodik, gugatan pengadilan, penahanan Ijazah, hingga pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah.
Dapodik, Kepsek Baru
Bidikan fitnah tidak hanya ditujukan kepada Yayasan Daarun Nadwah Cikarang yang selama ini sedang memperjuangkan haknya sebagai pengelola sekolah.
Namun menyebar ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang notabene adalah pembina dari sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayahnya. Meski tidak menyebutkan nama, hanya memakai istilah oknum. Namun isi dari berita tersebut sangat tendensius.
Seperti halnya yang disampaikan Septiana, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengawasan, Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi saat dihubungi melalui sambungan telepon, “Bahwa persoalan legalitas adalah fundamental yang menjadi pedoman Dinas Pendidikan dalam mengawasi pengelolaan sekolah swasta yang ada di Kabupaten Bekasi.
