Sekitar 40% lahan sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil, namun sebagian besar masih belum terdaftar dan belum terdaftar (Mongabay, 2023). Kesiapan digital untuk ketertelusuran dan sertifikasi menjadi semakin penting seiring dengan upaya produsen memenuhi standar RSPO dan ISPO, serta mematuhi EU Deforestation Regulation (EUDR). Meskipun terdapat pembahasan mengenai kemungkinan penundaan, belum ada konfirmasi resmi terkait penundaan tenggat waktu Desember 2025. Sertifikasi dan ketertelusuran kini menjadi “paspor baru” untuk akses pasar global, dan platform digital seperti KoltiTrace dan KoltiSkills membantu petani kecil mempersiapkan kepatuhan terhadap standar ISPO dan RSPO. Koltiva mendorong transparansi dan inklusi melalui platform KoltiTrace, melalui dukungan. terhadap inisiatif Sustainable Landscape Platform Indonesia (SLPI) dan Multi-Stakeholder Forum (MSF) bersama UNDP, SECO, dan pemerintah daerah.
Lebih dari 40% area perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil independent yang sebagian besar masih berada di luar sistem ketertelusuran dan sertifikasi formal (Mongabay, 2023). Kesenjangan ini membatasi akses mereka ke pasar berkelanjutan dan menimbulkan risiko kepatuhan bagi rantai pasok secara keseluruhan. Ketika negara importir global memperketat standar keberlanjutan melalui kebijakan seperti EUDR, Indonesia dihadapkan pada tantangan penting, yaitu mengintegrasikan jutaan petani kecil ke dalam rantai pasok yang transparan, tertelusur, dan inklusif agar tetap kompetitif di pasar global. Oleh karena itu, ketertelusuran digital dan kesiapan sertifikasi menjadi hal yang sangat penting, terlebih di tengah pembahasan kemungkinan penundaan EUDR, meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait tenggat waktu Desember 2025 (Koltiva, 2025).
